ANALISIS HUKUM PEMBAGIAN WARISAN BAGI MASYARAKAT SUKU KARO YANG BERAGAMA ISLAM (Studi di Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo)

Abstract

Dalam masyarakat Indonesia yang memiliki banyak perbedaan, hukum waris memiliki sifat pluralistik yaitu pemahaman untuk menghargai adanya perbedaan ditengah kehidupan masyarakat sekaligus mengizinkan suatu kelompok berbeda untuk menjaga budaya tersebut sebagai ciri khas etnis tersebut. Dengan berbagai sistem hukum yang berjalan paralel, termasuk hukum adat dan hukum Islam. Suku Karo, salah satu sub-suku dalam etnis Batak, mengikuti sistem patrilineal dalam pewarisan, yang secara tradisional memberikan hak waris hanya kepada anak laki laki. Kondisi ini menimbulkan konflik ketika hukum Islam, yang memberikan hak waris kepada anak perempuan, diterapkan dalam komunitas Muslim Karo di Desa Gurusinga. Studi ini mengkaji bagaimana hukum adat Karo dan hukum Islam diintegrasikan dalam praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat Karo Muslim, serta kendala dan solusi yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan observasi langsung di Desa Gurusinga. Analisis data dilakukan secara kualitatif, menginterpretasikan interaksi antara hukum adat Karo dan hukum Islam dalam praktik pembagian warisan. Penelitian ini menemukan bahwa pembagian warisan dalam masyarakat Karo yang beragama Islam di Desa Gurusinga masih didominasi oleh prinsip hukum adat Karo yang mengutamakan garis keturunan laki-laki. Meski demikian, telah terjadi beberapa adaptasi terhadap hukum Islam, terutama terkait dengan hak waris bagi anak perempuan. Dalam praktiknya, pembagian warisan sering kali diselesaikan melalui musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan faktor keharmonisan dan kesepakatan. Tantangan utama yang dihadapi adalah adanya konflik nilai antara norma adat dan hukum Islam, yang kadang kala memicu perselisihan dalam keluarga. Studi ini juga mengidentifikasi beberapa upaya untuk mengharmonisasikan kedua sistem hukum tersebut, seperti penggunaan mediasi dan sosialisasi hukum Islam melalui tokoh masyarakat dan lembaga adat