Implementasi Pengawasan Terhadap Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Peraturan Zonasi Kota Medan Untuk Permukiman Zona Perumahan Kepadatan Rendah (Studi Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan)

Abstract

Pada masyarakat modern, perumahan menjadi salah satu bagian dari identitas dan jati diri. Pemaknaan atas rumah, simbolisasi nilai-nilai dan sebagainya seringkali sangat dipengaruhi oleh tingkat ekonomi dan status sosial. Rumah pada masyarakat modern, terutama di perkotaan, menjadi sangat bervariasi, dari tingkat paling minim, yang karena keterbatasan ekonomi hanya dijadikan sebagai tempat berteduh, sampai kepada menjadikan rumah sebagai lambang prestise karena kebutuhan menjaga citra kelas sosial tertentu. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan dalam pengaturan zonasi untuk perumahan kepadatan rendah?Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Penataan Ruang Kota Medan dalam meningkatkan pengawasan tersebut?Bagaimana kendala atau hambatan yang ditemukan dalam proses pengawasan. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sifat penelitian yang digunakan adalah sifat penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa Implementasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan terhadap pengawasan yang dilakukan dalam pembangunan perumahan kepadatan rendah bahwa dapat diketahui implementasi pengawasan yang dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan berjalan dengan efektif dan efisien. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan dalam pembangunan perumahan kepadatan rendah adalah melakukan pengawasan dalam bentuk pembinaan, penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang dan kebijakan penataan ruang, bangunan yang berkualitas dan berkesinambungan dengan melibatkan perusahaan pengembang, mengendalikan kebijakan penataan ruang dan bangunan melalui pengawasan, pembinaan, penertiban, kordinasi pembangunan dan semua pengawasan tercakup dalam IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan non IMB. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Walikota nomor 44 tahun 2018 pada pasal 21 ayat (1).