PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN KEIMIGRASIAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI N0. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI SUMATERA UTARA)

Abstract

Era globaliasi menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang terbuka bagi masuknya warga negara asing untuk beraktivitas baik dibidang industri, wisata maupun perdagangan lainnya di Indonesia. Sehubungan hal tersebut, guna menjamin terpeliharanya stabilitas dari pengaruh orang asing di Indonesia dilakukan pengaturan mengenai hak dan kewajiban orang asing yang diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 jo UU No.37 Tahun 2009 tentang Keimigrasian yang sudah di rubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk menjamin ketentuan dalam undang-undang ini ditaati maka dalam undang-undang ini diatur pula ketentuan pidana yang mengatur beberapa perbuatan yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana di bidang keimigrasian yang dilakukan orang asing. Hasil penelitian Jenis Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Sumatera Utara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa izin tinggal tetap adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia.