Status Hak Kepemilikan Permukiman Masyarakat Yang Tinggal Di Atas air ( Studi Kasus Di bagan belawan )

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Rumah sebagai penunjang mata pencaharian masyarakat di wilayah perairan dan tempat untuk pengembangan kehidupan sehingga masyarakat bermukim didaerah wilayah perairan dengan membangun tempat tinggal diatas air, permukiman diatas air ini juga memiliki nilai dan hak kebendaan sebagai benda tidak bergerak sendiri yang cukup berharga. Sehingga pembahasan mengenai ketentuan permukiman diatas air sangat diperlukan sebagai bentuk kepastian hukum yang jelas bagi masyarakat permukiman di atas air. Jenis Penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis empiris menggunakan bahan hukum primer,sekunder,tersier dengan teknik pengumpulan data melalui Penelitian kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menggunakan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data, seperti kajian Pustaka, partisipasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini bahwa ketentuan yang mengatur terkait permukiman di atas air di Indonesia terdapat pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016) walaupun tidak secara spesifik mengatur terkait permukiman di atas air. Namun, peraturan itu bertentangan ataupun tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 karena mengenai hak kepemilikan hanya ada di atas tanah tidak untuk rumah yang didirkan di atas air. Maka dari itu status hukum penguasaan hak kepemilikan permukiman yang tinggal diatas air memiliki Ketidakjelasan status hukum hal ini disebabkan oleh kurangnya regulasi spesifik yang mengatur mengenai permukiman di atas air, yang mengakibatkan konflik antara hak individu juga kepentingan negara.dan yang menjadi faktor penghambatnya penguasaan oleh Negara, Birokrasi yang rumit. Adanya ketidakjelasaan dalam pengaturan terkait status hak kepemilikan permukiman diatas air maka diperlukan adanya peranan hukum dalam sebuah pengaturan dari pemerintah yang lebih jelas dan spesifik. Dengan harapan agar masyarakat kawasan permukiman di atas air terutama wilayah bagan dapat memperoleh bukti hak kepemilikan yang jelas agar para pemilik rumah tersebut mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dengan memberikan kewenangan untuk masyarakat pada wilayah tersebut untuk mendaftarkan rumahnya yang mungkin dapat dikonversi dalam bentuk sertifikat.