ANALISIS HUKUM KONTRAK KERJA PEGAWAI PADA PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL I (Studi Kasus Implementasi Pasal-Pasal Dalam Kontrak Kerja )

Abstract

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Kontrak ini berisi syarat-syarat, ketentuan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak selama periode kerja tertentu. Namun suatu perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Kontrak ini berisi syarat-syarat, ketentuan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak selama periode kerja tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontrak kerja karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I, pelaksanaan hak dan kewajiban karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan deksriptif dan menggunakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data yang diambil di lapangan (field research) dan data yang berasal dari kepustakaan (library research) dan menganalisanya menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, pertama kontrak kerja karyawan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I yang berlokasi di Perkebunan Bandar Selamat Kabupaten Asahan yaitu, jenis kontrak yang diterapkan di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I yaitu 2 (dua) jenis kontrak perjanjian kerja dengan ketentuan berbeda untuk status karyawan yang berkerja di dalamnya. Bagi karyawan tetap, maka diberlakukan kontrak kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). sedangkan bagi karyawan kontrak (tidak tetap), maka diberlakukan kontrak kerja dengan jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kedua, Hak dan kewajiban para pegawai melalui kontrak kerja di PT. Perkebunan Nusantara IV Regional I yaitu tentang hak dan kewajiban buruh/karyawan tidak ada yang signifikan dan tidak ada yang merugikan pemanen, misalnya dari gaji akan menyesuaikan dengan UMP dan UMK, dan kalau dari jam kerja tetap sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku saat ini