PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN SELAKU KORBAN ATAS OBJEK GADAI YANG DIJAMINKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri MedanNomor 689/Pid.B/2022/Pn.Mdn)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian selaku korban dalam adanya suatu tindak pidana perlu diberikan perhatian oleh para penegak hukum mengingat korban yang menderita kerugian bukan hanya setiap manusia atau orang (naturlijke person) melainkan juga korporasi atau badan hukum (recht person) baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini pelaku yang berupa nasabah aktif membawa objek Objek Gadai yang berupa hasil dari pencurian untuk digadaikan di PT Pegadaian, dan Dalam proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai, melakukan mitigasi risiko penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, PT Pegadaian berpedoman dengan Standard Operating Procedure (SOP), yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Standard Operating Procedure Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA). Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn MdnPengadilan Negeri Medan Yang Mengadili Perkara Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Dalam Tingkat Pertama Menjatuhkan Putusan: Menyatakan terdakwa CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalamkeadaan pemberatan”;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (bulan) bulan; CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”Barang milik Saksi D. Boru Simbolon yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas beratnya 10 (sepuluh) gram jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 gr (lima gram) jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin emas 22 belah rotan seberat 2 gr (dua gram), 1 (satu) buah kalung dan cincin emas seberat 5 gram dan seluruhnya. Berdasarkan Uraian Latar Belakang Di Atas Penulis Mengetengahkan Judul Penelitian “ Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Selaku Korban Atas Objek Gadai Yang Dijaminkan Merupakan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)” Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yakni hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Putusan hakim menjadi pertimbangan pengkritisan dijadikan sasaran penelitian yang bersifat case study atau case approach. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian dalamhal barang Objek Gadai bukan milik debitur yang diperolehsecara melawan hukum sesuaidengan ketentuan pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata yang pada prinsipnya menyatakan bahwa orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya serta bukti Surat Bukti Gadai poin dua yang menyatakan bahwa barang jaminan yang diserahkan adalahmilik nasabah atau kepemilikan sesuai pasal 1977 KUHPerdata dan jaminan barang tersebut bukan hasil kejahatan, sengketa ataupun sita jaminan. Akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang dilakukan oleh PT.. Pegadaian (persero) dengan pemberi gadai yang barang jaminan berasal dari hasil kejahatan kedudukan hukum terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan berdasarkan Putusan Hakim Nomor Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn MdnPengadilan Negeri Medan bahwa barang jaminan yang digadaikan oleh pemberi gadai, dikembalikan kepada pemilik barang yang sebenarnya.