KAJIAN PIDANA TERHADAP PEMBERANTASAN MAFIA TANAH DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

Abstract

Mafia tanah merupakan praktek persekutuan jahat yang tumbuh subur karena rendahnya pengawasan public dan minimnya penegakan hukum. Modus mafia tanah diantaranya melakukan konspirasi instansi yang menerbitkan surat bukti hak, merekayasa perkara, dan berpura-pura melakukan transaksi jual beli. Konstitusi Negara Republik Indonesia diawal pembentuk dasar negara telah diatur mengenai tanah, hal tersebut dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang telah mengamatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk di kelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian hukum empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan Dalam menangani kasus mafia tanah, Badan Pertanahan Nasional secara tegas membentuk Petunjuk Teknis Pencegahan Pemberantasan Mafia Tanah Nomor: 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Dalam poin pelaksanaan berdasarkan petunjuk teknis tersebut, pencegahan mafia tanah dilakukan dengan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah, baik tingkat Kementerian, tingkat Kantor Wilayah maupun tingkat Kantor Pertanahan dan sosialisasi.