PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL ASING YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING (STUDI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN)

Abstract

Penegakan hukum terhadap kapal asing yang digunakan dalam tindak pidana illegal fishing merupakan isu penting dalam upaya perlindungan sumber daya laut dan keberlanjutan ekosistem perairan. Studi ini berfokus pada Penindakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan sebagai studi kasus untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing di perairan Indonesia. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas PSDKP, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Temuan studi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan, strategi, dan keefektifan penegakan hukum terhadap kapal asing dalam konteks illegal fishing di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Penindakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Upaya PSDKP Belawan dan lembaga sejenis lainnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya laut Indonesia dari praktik-praktik ilegal. Namun, tantangan tantangan seperti sumber daya terbatas dan perlawanan dari kapal-kapal ilegal menunjukkan bahwa penegakan hukum ini masih memerlukan upaya yang lebih besar dan dukungan yang komprehensif. Dengan mengatasi masalah illegal fishing melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan sumber daya laut dapat dipertahankan untuk generasi-generasi mendatang. Selain itu, langkah langkah ini juga akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan, mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan, serta menjaga ketahanan pangan dan lingkungan di tingkat lokal maupun global.