Abstract:
Penegakan hukum terhadap kapal asing yang digunakan dalam tindak
pidana illegal fishing merupakan isu penting dalam upaya perlindungan sumber
daya laut dan keberlanjutan ekosistem perairan. Studi ini berfokus pada
Penindakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan sebagai
studi kasus untuk menganalisis proses penegakan hukum terhadap kapal asing
yang terlibat dalam illegal fishing di perairan Indonesia. Melalui pendekatan
penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan petugas
PSDKP, analisis dokumen, dan observasi lapangan. Temuan studi ini memberikan
pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan, strategi, dan keefektifan
penegakan hukum terhadap kapal asing dalam konteks illegal fishing di Indonesia.
Dalam konteks Indonesia, Penindakan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
(PSDKP) menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum
terhadap kapal asing yang melakukan illegal fishing. Upaya PSDKP Belawan dan
lembaga sejenis lainnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi
sumber daya laut Indonesia dari praktik-praktik ilegal. Namun, tantangan tantangan seperti sumber daya terbatas dan perlawanan dari kapal-kapal ilegal
menunjukkan bahwa penegakan hukum ini masih memerlukan upaya yang lebih
besar dan dukungan yang komprehensif. Dengan mengatasi masalah illegal
fishing melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan sumber daya laut
dapat dipertahankan untuk generasi-generasi mendatang. Selain itu, langkah langkah ini juga akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem perairan,
mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan, serta menjaga ketahanan
pangan dan lingkungan di tingkat lokal maupun global.
