`KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP QANUN ACEH

Abstract

Penelitian ini secara mendalam mengeksplorasi tantangan dan konflik yang muncul dari penerapan Qanun di Aceh, dengan fokus pada isu kontroversial yang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun Qanun Jinayat Aceh menerapkan hukuman cambuk, kebijakan ini memunculkan berbagai pro dan kontra, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak. Penelitian ini juga mengevaluasi upaya hukum yang dilakukan oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Komnas Perempuan dalam melakukan judicial review terhadap Qanun Jinayat tersebut, dengan tujuan untuk meninjau kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, termasuk perlindungan hak asasi manusia dan hak anak. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dan analisis kasus untuk menggali pemahaman tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam menjalankan judicial review terhadap Qanun Aceh, dengan khusus memperhatikan kesesuaian Qanun tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi dan hak asasi manusia. Dengan menggunakan kerangka analisis yang berfokus pada aspek hukum dan hak asasi manusia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang proses judicial review dan dampaknya terhadap kebijakan hukum di Aceh. Penelitian ini menyoroti ketidakseimbangan penerapan Qanun di Aceh dengan hukum positif nasional. Kasus pembebasan pelaku kekerasan seksual anak oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian Qanun dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Berkontribusi pada pemahaman kewenangan Mahkamah Agung menilai konstitusionalitas Qanun Aceh dan menjaga keseimbangan antara hukum lokal dan nasinal di Indonesia