TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG TERLIBAT TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ORANG

Abstract

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, ada banyak oknum yang mulai mengambil kesempatan untuk meyalahgunakannya dalam berbagai praktek kejahatan telah diantaranya melakukan pemalsuan dokumen perjalanan, penyelundupan manusia di Indonesia yang semakin meningkat. Berbicara mengenai praktik penyelundupan manusia di Indonesia, tentunya sebelum itu kita perlu untuk mengetahui dasar hukum yang mengaturnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang dan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder serta data yang bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadist. Kemudian alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian pengaturan hukum mengenai warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang diatur dalam Undangundang RI Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Faktor hukum yang menyebabkan warga negara asing terlibat dalam tindak pidana penyelundupan orang yaitu faktor geografis salah satu faktor penyebab peningkatan kasus penyelundupan manusia di Indonesia setiap tahunnya yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, yang berada dekat dengan negara lain. Selain itu faktor ekonomi menjadi tujuan para imigran ilegal untuk membuka peluang memajukan kesehjateraan ekonomi akibat rendahnya taraf ekonomi di negara asalnya.Penegakan hukum pidana terhadap warga negara asing yang terlibat tindak pidana penyelundupan orang belum berjalan maksimal, terdapat hambatan internal dan eksternal berupa tidak adanya standart baku perundang-undangan di Indonesia dan berupa hambatan teknis, upaya penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif dan represif