EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS PENGGUNAAN JARING PUKAT HARIMAU (STUDI DI POLRES TANJUNGBALAI)

Abstract

Secara norma hukum penggunaan jaring pukat harimau (trawls) sudah dilarang dan pelakunya dapat dikenakan pidana. Sepertinya halnya tindakan nelayan Tanjungbalai yang mencari ikan di wilayah Pelabuhan Tanjungbalai Karimun maupun Laut di Selat Malak yang masih menggunakan Pukat Harimau. Tentu hal tersebut telah ditindak lanjuti oleh Satuan Polairud Polres Balai Seimbang, namun tetap saja kasus penggunaan trawls tetap saja ada. Oleh karenanya terdapat beberapa persoalan yang akan diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau, bagaimana bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai, dan bagaimana efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai Jenis penelitian ini yakni yuridis empiris, sifat penelitian ini deskriptif analisis. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dianlisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana penggunaan jaring pukat harimau yakni melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang mana bentuk-bentuk tindak pidananya yakni mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat dan membahayakan keselamatan penggunaan. Kemudian bentuk-bentuk penegakan hukum dalam menangani penggunaan jaring pukat harimau oleh Polres Tanjungbalai yakni terbagi dari penegekan secara preventif dan penegakan secara represif, preventif yakni dengan mengatur, menjaga, mengawal, patroli, penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum. Sedangkan penegakan hukum represif mulai dari penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan hingga penyitaan. Akhirnya dipahami efektifitas penegakan hukum dalam kasus penggunaan jaring pukat harimau di Tanjungbalai, sudah lumayan efektif karena dari jumlah kasus yang ada di Tanjungbalai mulai berkurang berkaitan dengan tindak pidana penggunaan pukat harimau. Hal ini dikarenakan upaya dari Satuan Polairud Tanjungbalai yang melakukan koordinasi dan kerjasama kepada dinas perikanan/PSDKP dan TNI AL untuk melakukan patroli maupun penindakan.