PERBUATAN MANIPULASI DALAM MIGRASI KARTU PERDANA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (Studi Putusan 436/Pid.Sus/2021/PN Sby)

Abstract

Tindakan manupulasi migrasi kartu perdana menggunakan identitas orang lain berupa Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga mengakibatkan kerugian bagi pemilik identitas, terlebih jika kartu perdana tersebut disalahgunakan. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang migrasi kartu perdana, bagaimana modus operandi dalam tindak pidana migrasi kartu perdana, dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PN SBY. Penulisann Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin atau asas dan sistem hukum dalam hukum positif yang berlaku.). Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang kemudian pengumpulan datanya menggunakan metode studi kepustakaan yang dilakukan melalui pengumpulan data yang dapat berupa data tertulis yang bersumber dari peraturan PerundangUndangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Kesimpulan dari pembahasan adalah bentuk penyalahgunaan data orang lain dalam memanipulasi migrasi kartu perdana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Unsur tindak pidana manipulasi data orang lain melalui migrasi pada kartu perdana dalam Putusan Nomor 436/PID.B/2021/PN SBY adalah dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum, melakukan manupulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik