PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN PUNGUTAN LIAR DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR PERCUT SEI TUAN

Abstract

Penegakan hukum adalah proses yang dilakukan sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam hal ini adalah penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan. Seperti yang kita ketahui pungutan liar sudah menjadi penyakit masyarakat yang telah membudaya dan sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk modus dari kejahatan pungutan liar, apa saja hambatan atau kendala dalam penindakan kejahatan pungli dan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan pungutan liar. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dan dilakukannya teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa bentuk modus yang termasuk dalam kejahatan pungutan liar di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan ini dengan mengatur jalan yang tanpa jelas keterangannya bisa disebut juga dalam istilah pak ogah atau juga juru parkir liar dan juga dengan SPSI jasa bongkar muat barang dengan meminta uang keamanan. Adapun hambatan dan upaya pencegahan kepolisian terhadap pungutan liar yang terjadi diwilayah Sektor Percut Sei Tuan salah satunya kurang nya pengetahuan masyarakat tentang hukum sehingga masyarakat setempat kurang memahami tentang pungli, masyarakat juga masih menganggap hal itu sebagai perbuatan yang wajar. Upaya yang dilakukan Polsek Percut dalam menangani kasus pungli khususnya diwilayah Percut Sei Tuan dengan melakukan rutin setiap hari karena dengan dilakukannya kegiatan rutin tersebut untuk memberi rasa aman kepada masyarakat setempat dan juga dengan dilakukannya sosialisasi dalam masyarakat agar bisa menegakkan hukum terhadap pungli. Dalam hal ini pelaku tindak pidana pungli atau dapat dikatakan korupsi dikenakan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana pelaku dijerat hukuman minimal 4 tahun penjara