TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN YAYASAN ASURANSI SARI ASIH NUSANTARA TERHADAP NASABAH MENURUT UU NO. 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Abstract

Kini seiring dengan berkembangnya ilmu dan teknologi, dapat dirasakan banyaknya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perasuransian. Masyarakat memberikan kepercayaannya pada perusahaan asuransi untuk menanggung kerugian atas risiko yang terjadi pada mereka, sehingga perusahaan asuransi pun kian bertambah jumlahnya. Kendati demikian, perjalanan perasuransian di Indonesia tidak berjalan semulus kelihatannya karena terjadi banyak kasus perusahaan-perusahaan asuransi, khususnya asuransi pendidikan anak, yang mengalami kesulitan permodalan di tengah usahanya, sehingga membuat pemerintah mencabut izin usahanya. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisa. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Sesuai dengan perundangundangan, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tugas, pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah Otoritas Jasa Keuangan, termasuk untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perusahan Asuransi kepada Pengadilan Niaga. Dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi YSAN dengan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn tidak diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melainkan oleh nasabahnya atau oleh pemegang polis asuransi. Diterimanya penundaan kewajiban pembayaran utang dengan nomor register perkara Nomor Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn, tidak memiliki legal standing karena diajukan oleh pemegang polis asuransi, sehingga putusan Nomor Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn dianggap tidak sah. Pertimbangan hakim untuk menerima permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang Perusahaan Asuransi YASN menjadi tidak tepat karena seharusnya pertimbangan hakim berdasarkan kepada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, sebagai penerapan asas lex spesialis derogate legi generalis. Diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Mdn. menimbulkan berbagai akibat hukum, salah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satusatunya lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi menjadi dipertanyakan. Kata Kunci: Tinjaua