PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH OKNUM PENGUNGSI ROHINGNYA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1619/Pid.Sus/2017/PN.LBP)

Abstract

Penegakan hukum terhadap oknum pengungsi Rohingya ini menjadi tugas berat aparat terkait mengingat mereka bukan warga negara Indonesia dan proses hukum serta diplomasi internasional yang rumit. Selain itu, kondisi pengungsi yang rentan dieksploitasi jaringan narkotika internasional turut mempersulit upaya penindakan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum pengungsi Rohingya penting untuk diteliti lebih lanjut guna mencegah meluasnya peredaran narkotika serta melindungi pengungsi dari jaringan kejahatan terorganisir. Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab oknum pengungsi rohingya melakukan penyalahgunaan narkotika, bagaimana modus operandi oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp, serta bagaimana penjatuhan pidana terhadap oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Faktor penyebab oknum pengungsi rohingya melakukan penyalahgunaan narkotika, diantaranya: pertama, faktor pribadi. Kedua, faktor lingkungan. Dan ketiga, minimnya pemantauan dan pengawasan. Modus operandi oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017 /PN.Lbp para terdakwa mendapatkan barang haram ini dari seseorang yang dikenal dari lingkungan sekitar Hotel Baspati, kemudian mereka melakukan kesepakatan melalui handphone dengan seseorang tersebut, yang mana isi dari kesepakatan tersebut adalah transaksi jual beli daun ganja yang dijual oleh seseorang tersebut. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak Rudenim terhadap aktifitas-aktifitas yang dilakukan para pengungsi ini sehingga oknum pengungsi Rohingya ini bebas melakukan transaksi jual beli narkotika di luar lingkungan Rudenim. Penjatuhan pidana terhadap oknum pengungsi rohingya dalam melakukan penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan No 1619/Pid.Sus/2017/PN.Lbp dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman serta menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing maisng selama 1 (satu) tahun penjara.