ANALISIS HUKUM TERHADAP AKSES ILEGAL WEBSITE PEMERINTAH UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI WEBSITE PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr)

Abstract

Pada Putusan Nomor 1308/Pid.Sus/2021/PN.Jkt. Utr menjatuhkan vonis terhadap ke 19 terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 bulan 15 hari kepada ke 19 terdakwa, namun Pasal yang menjadi pertimbangan oleh Hakim adalah Pasal 303 KUHP, padahal perbuatan yang dilakukan para terdakwa menggunakan media teknologi informasi. Yang mana seharusnya dalam hal ini merujuk ke Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian dari pada itu Majelis Hakim mengabaikan perbuatan tindak pidana illegal akses yang dilakukan oleh para terdakwa, selain itu Penuntut Umum juga mengabaikan tindak pidana illegal akses yang dilakukan para terdakwa. Dalam hal ini seharus majelis hakim menggali kebenaran materil dari fakta-fakta yang ada. Mengingat tindak pidana perjudian dan illegal akses adalah perbuatan yang berbeda. Sehingga dalam hal ini Hakim mengabaikan kebenaran materil dalam putusan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan hukum yang dipakai mengenai penggunaan akses illegal website pemerintah yang digunakan sebagai website perjudian, pertanggungjawaban pidana pelaku akses illegal website pemerintah yang digunakan sebagai website perjudian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penggunaan akses illegal website pemerintah yang digunakan sebagai website perjudian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan menggunakan data sekunder dan alat pengumpul data studi dokumen dan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menyatakan aturan hukum yang dipakai mengenai penggunaan akses illegal website pemerintah yang digunakan sebagai website perjudian adalah Pasal 303 Ayat 1 KUHP, kemudian pertanggungjawaban pidana pelaku akses illegal website pemerintah yang digunakan sebagai website perjudian telah dilihat dalam peran-peran yang dilakukan oleh para pelaku yang dikemukakan dalam fakta-fakta persidangan maka para pelaku harus bertanggungjawab secara pidana atas apa yang dilakukan. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penggunaan akses illegal website pemerintah yang digunakan sebagai website perjudian. mempertimbangkan unsur pasal dari ketentuan yang diatur dalam pasal 303 KUHP, Majelis Hakim menganggap perbuatan para terdakwa merupakan suatu bentuk penawaran judi dalam suatu perusahaan. Namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan dengan media elektronik dan adanya perbuatan ilegal akses terlebih dahulu