POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MENURUT DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Abstract

Politik dinasti atau dinasti politik sebenarnya adalah merupakan sebuah istilah, dan bukan merupakan bagian dari pengertian dan pemahaman dari system demokrasi itu sendiri di Indonesia, namun pada kenyataannya di lapangan praktik politik dinasti ini sering terjadi dan dilakukan pada suatu Pemilu/Pilkada dalam upaya mempertahankan kekuasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam lingkup satu kekerabatan oleh sebuah keluarga tertentu. Seperti Presiden melakukan cawe-cawe mendukung anak kandungnya sebagai kandidat Calon Wakil Presiden dalam Pilpres, Gubernur yang naik jabatan karena orang tuanya adalah tokoh masyarakat setempat, dan selanjutnya mendukung penuh pencalonan dan keterpilihan adiknya menjabat sebagai Ketua DPRD di wilayahnya, dan masih banyak lagi contoh praktik dinasti politik lainnya yang mewarnai Pemilu yang dirasakan tidak demokrasi dari adanya prakti politik dinasti ini. Jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa praktik politik dinasti di Indonesia berdampak sangat nyata merusak tatanan demokrasi dan perpolitikan di Indonesia. Banyak dari para pejabat yang duduk karena dukungan politik dinasti ini gagal dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, karena memang nyata tidak berbakat sebagai pemimpin, tidak berpengalaman dan berpengetahuan politik yang mapan serta tidak memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang dikuasainya. Justru keterpilihan mereka menduduki sebuah jabatan sering digunakan untuk penyelewengan kekuasaan itu sendiri, sehingga praktik korupsi pun tidak terhindarkan. Akibat pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat dari hasil politik dinasti jelas yang dirugikan adalah rakyat/warga masyarakat yang berada diwilayah tersebut. Kepentingan umum dan kesejahteraan mereka terabaikan, karena wilayah tempat mereka tidak dirasakan adanya kemajuan dari keterpilihan kepala daerah yang memimpin di wilayah mereka tersebut