KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP STATUS DAN KEDUDUKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (STUDI DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU)

Abstract

Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil, namun pada kenyataannya masih ada Polisi Pamong Praja yang bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil melainkan sebagai tenaga harian lepas. Hal ini sebagaimana Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang masih sangat kekurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) guna untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat di Pemerintahan Kabupaten Kampar. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), sedangkan sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Kebijakan Nasional Terhadap Satuan Polisi Pamong Praja adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan Satuan Polisi Pamong Praja yang berstatus Non-PNS yang diberikan tugas untuk membantu ASN berbenturan dengan kedudukannya sebagai tenaga kerja pembantu. Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah belum berjalan dengan baik dikarenakan pemerintah daerah masih menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan kedudukan sebagai tenaga honorer atau tenaga bantu. Hambatan dan solusi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah adalah keterbatasan dana, ketentuan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN tidak ada mengatur mengenai pengangkatan dengan jalur khusus, dan tidak adanya payung hukum untuk melakukan pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Solusinya yaitu melakukan tindakan untuk mengubah status THL menjadi tenaga bantu, memberikan sistem penggajian bulan dan besarnya didasarkan kepada ijazah yang dimliki oleh personil yang bersangkutan, dan mendapatkan perlindungan dan jaminan, seperti: Asuransi Kesehatan, Asuransi Tenaga Kerja dan Satpol PP tenaga bantu tetap bekerja dengan tugas membantu semua tugas Satpol PP.