ANALISIS HUKUM PEMAKSAAN STERILISASI TERHADAP PEREMPUAN MENURUT UNDANG UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (TPKS)

Abstract

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sterilisasi adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah perspektif hukum hak asasi manusia dalam memandang kegiatan sterilisasi paksa yang dilakukan terhadap perempuan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptul approach), dan pendekatan kasus (case approach) yang berfokus pada pengkajian berbagai pengaturan hukum serta bahan hukum sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pelaksanaan sterilisasi paksa terhadap perempuan serta perlindungan hak asasi manusia bagi perempuan sterilisasi paksa. Berdasarkan studi yang telah dilaksanakan, penulis mengetahui bahwa sterilisasi paksa terhadap perempuan melanggar hak asasi mereka sebagaimana yang telah ditentukan dalam berbagai instrumen hukum hak asasi manusia yang berlaku. Dalam hasil penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.