ANALISIS HUKUM TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA NOTA LAUNDRY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Saat ini banyak berkembang berbagai macam jenis usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang setiap hari sibuk dengan pekerjaan diluar rumah. Diantara jenis usaha tersebut yaitu usaha jasa laundry. Usaha ini sangat banyak diminati oleh para pebisnis karna prospeknya sangat menguntukan, apalagi jika usaha jasa laundry tersebut didirikan di sekitar daerah yang banyak di tinggali oleh para mahasisawa, karyawan, dan lain sebagainya yang sebagian besar menginginkan segala sesuatu yang praktis karna terkadang mereka tidak memiliki cukup waktu luang untuk mencuci pakain mereka. Tidak sedikit pelaku usaha laundry menggunakan syarat dan ketentuan baku (klausula baku) untuk mempercepat proses kesepakatan dalam perjanjian yang isinya sudah terlebih dahulu ditentukan oleh pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan pihak konsumen sebagai pengguna jasa laundry. Materi klausula baku bukanlah hasil suatu kesepakatan melainkan hasil pemaksaan kepada pihak lain untuk menerima atau tidak menerima sama sekali sehingga dapat menimbulkan suatu kondisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri, ketentuan mengenai pencantuman klausula baku diatur pada BAB V tentang pencantuman klausula baku yang terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Jenis dan pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum perdata dan data sekunder. Data yang diperoleh baik melalui hukun perdata dan data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa klausula baku yang tercantum pada nota laundry tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal itu terbukti dengan masih dicantumkannya pengalihan atau penghapusan tannggung jawab pelaku usaha (klausula eksonerasi). Hal ini tentu bertentangan dengan pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.