KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERHENTIKAN HAKIM KONSTITUSI SEBELUM HABIS MASA JABATAN

Abstract

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Mahkamah Konstitusi hanya sebatas mengajuan 3 calon Hakim Konstitusi, dengan kata lain dewan perwakilan rakyat tidak berhak mengusulan atau melakukan penukaran terhadap hakim konstitusi pada saat masa jabatan sedang berlangsung, Tindakan Dewan Perwkilan rakyat mampu membatasi kekuasaan peradilan yang berkemerdekaaan. Kehakiman Sebagaimana yang telah di jelaskan Pasal 24 ayat (1) Undang- undang Dasar 1945, kekuasaan peradilan merupakan tonggak penjuru keadilan yang menciptakan bangsa sebagai negara hukum. Penelitian ini untuk mengetahui sampai dimana kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Memberhentikan Hakim Konstitusi Sebelum Habis Masa Jabatan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (library research) dan kemudian data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat memberhentikan/mencopot Hakim Konstitusi sebelum habis masa jabatan tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan scara hukum dan moral hukum. Keputusan tersebut lebih terlihat pada upaya lembaga legislatif untuk mengintervensi lembaga kehakiman. Alasan Dewan Perwakilan Rakyat memecat salah satu mantan hakim Mahkamah Konstitusi yang mampu dianganalogikan sebagai perusahaan dan direksi merupakan alasan politis bukan alasan yang bisa diterima secara hukum. Lebih jauh lagi, kebijakan tersebut menurunkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitution. Hal tersebut dapat menjadi preseden buruk di kemudian hari yang sangat mungkin, apa yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat hari ini akan diikuti oleh lembaga lain yang punya wewenang “mengusulkan” hakim Mahkamah Konstitusi.