TINJAUAN YURIDIS BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN)

Abstract

Anak sebagai subjek hukum khususnya hukum tanah memiliki hak yang sama sebagai orang dewasa sesuai dengan bunyi Pasal 9 ayat (2) UUPA, hal tersebut juga dipertegas dengan bunyi Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Namun anak yang belum dewasa tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan pemindahan hak kepada orang lain sebagaimana orang dewasa. Hal ini dikarenkan adanya sejumlah aturan yang menghalangi anak seperti tidak dapatnya anak mengurus sendiri kepada PPAT dalam hal tanah karena dianggap tidak cakap hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Menurut hukum Indonesia, memberikan kepemilikan kepada anak atas sertifikat hak guna bangunan (HGB) dengan syarat dan keadaan yang dipersyaratkan diperbolehkan selama memenuhi persyaratan yang diatur Undang-Undang. Anak di bawah umur tidak dapat mewakili dirinya sendiri di pengadilan dan harus diwakili oleh orangtua atau wali. Anak sebagai objek hukum tanah memiliki perbedaan dalam administrasi tanah karena dianggap belum, cakap hukum dan harus ada pendampinagan orangtua atau wali