PERAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI(NPAK) DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Abstract

Keberadaan akta otentik dalam badan hukum dirasa penting sebagai suatu kekuatan hukum bagi Koperasi dalam melaksanakan operasionalnya khususnya Koperasi di Indonesia. Tidak semua elemen masyarakat dapat mengerti bahwa penggunaan akta otentik dapat melindungi mereka dari tuntutan yang diberikan pihak yang berwenang. Salah satunya permasalahan yang dapat terjadi dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh pejabat notaris yakni dikaitkan denganpraktek pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam yang banyak terjadi di Indonesia. Notaris tidak hanya sekadar membuat akta, tetapi juga berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Hal ini diatur pada Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004,sekaligus berperan sebagai verifikasi permohonan pengesahan koperasi. Terlebih saat ini terdapat berbagai fenomena praktik pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam. Praktik ini, telah merusak citra baik koperasi dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi di Indonesia. Metode Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitianhukum yuridis normatif, yaitu, sedangkan Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku- buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendekatan normatif ini akan dititik beratkan pada masalah yuridis mengenai aturan-aturan hukum mengenai akta notaris dan pinjaman online Berdasarkan hasil penelitian diketahui Peran Notaris sebagai Pejabat Akta Koperasi dapat sekaligus berperan sebagai verifikasi permohonan pengesahan koperasi. Terlebih saat ini terdapat berbagai fenomena praktik pinjaman online ilegal berkedok Koperasi Simpan Pinjam, sekaligus dapat memberikan penyuluhan, pemahaman soal koperasi yang tepat kepada masyarakat luas.Dan akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana telah diatur pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Upaya untuk meminimalisir Pinjaman Online Ilegal adalah mengalihkan Pengesahan Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Hukum dan HAM RI, melakukan Kordinasi antara calon pengurus Koperasi/pengurus Koperasi, Notaris dan Dinas Koperasi setempat, dan melakukan tindakan keras berupa pencabutan Nomor Induk Koperasi dimana saat ini sedang diproses pencabutan Nomor Induk Koperasi.