PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Nomor 84/ Pid. Sus - TPK/2021/ PN.Mdn)

Abstract

Dalam melaksanakan kepentingan Negara diperlukannya aturan sebagai penjamin dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.Terkait perlindungan hukum maka peran Negara diperlukan untuk memenuhi hak-hak yang ada pada masyarakat terkhususnya pada hak atas tanah yang harus dilindungi oleh Negara. Permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat terkait hak atas tanah sering ditemukan dengan berbagai modus untuk mendapatkannya secara illegal untuk mencari keuntungan. Hal inila yang harus menjadi perhatian terhadap korban bagaimana hukum berjalan untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak yang ada pada korban. Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pada kasus (Case Aproach) dan perundang- undangan (Statue Aproach). Rumusan masalah yang ingin dikaji ialah: (1) Bagaimana modus operandi penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah? (2) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah? (3) Bagaimana analisis Putusan Nomor 84/ Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn?. Hasil penelitian ini yakni mengimplementasikan Undang-undang perlindungan hukum pada korban kejahatan dalam mencapai tujuan yang terfokus pada upaya perlindungan hukum terhadap korban sehingga hak-hak korban terpenuhi dari akibat kejahatan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak atas tanah. Selagi korban mengalami kerugian, baik secara materil dan immaterial, korban berhak untuk mendapatkan berupa konpensasi, ganti kerugian, dan restitusi baik itu kejahatan yang diataur dalam KUHP maupun di luar KUHP