KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN GUGATAN CERAI DI PENGADILAN AGAMA MEDAN (Analisis Putusan Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Mdn)

Abstract

Dalam kaidah hukum yang berlaku di Indonesia dikenal adanya aturan hukum yang bersifat privat dan aturan hukum yang bersifat publik, bila dilihat kedua aturan golongan hukum ini maka dapat diketahui bahwa keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Pada masalah persengketaan tentang perkawinan dan perceraian dalam Islam di negara Indonesia harus diselesaikan melalui suatu lembaga peradilan di luar lembaga peradilan umum yang dikenal dengan peradilan agama atau yang secara islami disebut dengan peradilan syari’ah. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian dan pembahasan ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan. Yuridis normatif yang juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya mempergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Eksistensi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hanya dapat mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam lapangan hukum Pidana semata, dan tidak dapat menjadi salah satu alasan atau dasar bagi Hakim pada Pengadilan Agama dalam membuat suatu Putusan yang berkenaan dengan perceraian yang disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga.