KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN KOTA MEDAN DI BIDANG KESEHATAN

Abstract

Salah satu tata kelola Pemerintahan yang masih kurang dari segi penerapannya ialah tata kelola Pemerintahan Kota Medan di bidang kesehatan. Padahal, otonomi daerah di bidang kesehatan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mecipta kemampuan daerah dari berbagai aspek, mulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana, dan prasarana yang memadai, sehingga diharapkan kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik dan tinggi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan yuridis normatif pada riset ini dan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (Library Research), sehingga didapati gambaran secara jelas mengenai konsep yuridis otonomi daerah dalam sistem hukum ketatanegaraan, kebijakan otonomi daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada bidang kesehatan di Kota Medan, dan bagaimana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang kesehatan di Kota Medan. Konsep otonomi daerah merupakan penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah terkait dengan sistem pemerintahan atau kebijakan pemerintahan yang diterapkan di daerah, hal ini biasa juga disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah bahwa Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Peraturan Wali Kota Medan yang berkenaan dengan bidang kesehatan atau Dinas Kesehatan daerah. Implementasi kebijakan ini merupakan suatu proses yang berkaitan dengan Perwali Kota Medan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi Di Kota Medan. Kebijakan ini menjabarkan tujuan dari lahirnya aturan ini yaitu mewujudkan pengawasan di tempat publik dengan pemanfaatan scan optimal aplikasi peduli lindungi, Mengefektifkan penggunaan aplikasi peduli lindungi ditempat publik; dan Menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi penanggungjawab dan/atau penyelenggara tempat publik yang tidak menggunakan aplikasi peduli lindungi.