Abstract:
Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Pada era globalisasi sekarang ini, telekomunikasi memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan manusia khususnya dalam bidang internet. Internet misalnya telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat modern saat ini. Berbelanja, mengirim surat, mendengarkan musik sampai mengiklankan suatu produk, semuanya dapat dilakukan dengan perantaraan internet. Untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut, diperlukan suatu badan pengelola yang menyediakan pelayanan jasa internet salah satunya yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) yang bergerak di bidang pelayanan jasa sambungan telekomunikasi. Salah satu produk yang ditawarkan PT. Telkom yaitu IndiHome. IndiHome merupakan layanan Triple Play dari Telkom yang terdiri dari Internet on Fiber atau High Speed Internet, Phone (Telepon Rumah), dan IPTV (UseeTV Cable). Semakin banyak masyarakat yang mulai berlangganan IndiHome, semakin banyak pula permasalahan yang terjadi terkait layanan IndiHome ini. Mulai dari pelayanan teknis dan non teknis sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pelanggan.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian ini dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pemenuhan prestasi, mengenai bentuk perjanjian, serta mengenai hak dan kewajiban antara perusahaan telekomunikasi terhadap pelanggannya sudah jelas dituangkan dalam klausula baku yang dibuat oleh pihak perusahaan. Tinggal bagaimana pengertian kita sebagai pihak pelanggan maupun sebagai pihak perusahaan untuk memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban diantara keduanya sehingga tidak menimbulkan wanprestasi. Dan isi dari perjanjian yang tertuang dalam perjanjian/ kontrak berlangganan layanan IndiHome tersebut masih belum jelas. Karena di dalam klausula baku yang dikeluarkan perusahaan tidak dijelaskan bagaimana bentuk ganti kerugian apabila salah satu pihak terjadi wanprestasi. Sehingga terdapat kerancuan mengenai bentuk ganti kerugian tersebut karena tidak tertuang dalam isi perjanjian tersebut.
