TINJAUAN YURIDIS JURNALISME WARGA DALAM PENJUALAN KONTEN YANG MERUGIKAN ORANG LAIN YANG DISIARKAN STASIUN TELEVISI

Abstract

Pada era yang berkembang, pers mengalami perubahan yang cukup pesat di Indonesia. Kebebasan pers sebagai prinsip yang kini dicantumkan dalam UndangUndang

Republik Indonesia No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Jurnalisme warga muncul setelah media cetak dan elektronik berkembang dan mendominasi. Dalam jurnalisme warga, isu yang belum pasti kebenarannya bisa dijadikan informasi yang disampaikan, sehingga kebenaran berita dari jurnalisme warga dianggap lemah sebagai jurnalisme yang berkualitas dikarenakan jika hal ini terjadi dan dibiarkan sehingga hal yang dikhawatirkan terjadi, maka hal tersebut bisa menimbulkan disinformasi pada publik jika informasi yang disampaikan tidak mempunyai bukti kebenaran. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pidana jurnalisme warga yang dalam penjualan konten yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Yuridis Normatif yang ditujukan pada peraturan-peraturan penelitian kepustakaan karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Berdasarkan hasil penelitian ini telah terungkap peraturan jurnalisme warga melalui Kode Etik Pewarta Warga yang dibuat oleh Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Selain itu juga mengungkap faktor penyebab terjadinya penjualan konten yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi yaitu tingginya kebutuhan atas informasi yang dibutuhkan masyarakat, masih belum terlatihnya jurnalisme warga dalam mengolah kegiatan jurnalsitik layaknya jurnalis profesional, serta minimnya pengetahuan terhadap indikasi adanya unsur tindak pidana pers. Jurnalisme warga bertanggungjawab jika ada informasi yag memuat hal yang tidak pantas sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. pertanggungjawaban pidana jurnalisme warga yang menjual konten yang merugikan orang lain yang disiarkan stasiun televisi tergantung kepada konten yang disajikan. Maka, tidak semua konten yang diunggah oleh jurnalisme warga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yang telah diatur.