Efektivitas fungsi Sendiri Penegakan Hukum Terpadu dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Kota Binjai

Abstract

Istilah Sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu lahir dari Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya tim Sentra Gakkumdu perlu untuk menyatukan persepsi dan mengikis perbedaan–perbedaan pemaknaan dalam menilai suatu tindak pidana pemilu. Ironisnya, dari sekian pelanggaran yang dilakukan, terlihat hanya beberapa kasus saja yang diproses melalui jalur hukum itupun jika pelanggaran tersebut menjadi opini publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kota Binjai. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan penelitian perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendektan Studi kasus (study Case) melalui data primer dengan cara melakukan wawancara dan data sekunder dengan cara mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk menekan terjadinya tindak pidana pemilihan umum, karena pada prinsipnya sentra gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejakasaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum, namun pada hakikatnya senta gakkumdu dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum belum dapat memberikan pengaruh yang besar untuk menekan angka tindak pidana pemilihan umum, sebab hal tesebut terlihat dari peraturan hukum terkait tindak pidana pemilihan umum yang masih memberikan kejelasan arti maupun kata-kata yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran, serta moralitas para penegak hukum yang masih tebang pilih dalam penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat akan hukum pula masih rendah terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.