AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS RANGKAP JABATAN

Abstract

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris memiliki kewajiban menurut pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, yakni bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Hal ini seringkali terjadi dalam pelaksanaan jabatan, banyak notaris yang melakukan tindak tidak jujur dan berpihak, sehingga merugikan pihak lainnya.Notaris dilarang melakukan rangkap jabatan merupakan salah satu aturan larangan bagi notaris yang mana terdapat dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mandapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan. Akibat hukum terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris yang merangkap jabatan adalah hilangnya wewenang seorang notaris dalam membuat akta notaris karena melanggar Undang-Undang dan ketentuan lainnya, sehingga kedudukan akta yang dibuat tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik menjadi tergradasi dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak dan sepanjang para pihak mengakui isi akta tersebut dan bersifat tidak lagi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Terkait akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatandxc tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat.