ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK JANDA SEBAGAI PENERIMA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Studi Kasus PT. Taspen (Persero) KC Medan)

Abstract

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap hak-hak para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah masa pensiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peraturan dan kebijakan yang berlaku untuk janda sebagai penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pegawai Negeri Sipil Negara yang selanjutnya disebut dengan ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah empiris. Yang dimaksud penelitian empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Hasil yang dapat disimpulkan adalah Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda menurut pasal 1 dan penjelasannya. Sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil, hak janda memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang, yakni UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-undang ini, hak janda sebagai penerima pensiunan pegawai negeri sipil telah diatur pada Pasal 86 dan 87.