PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP BERUPA LIMBAH MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NO: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo)

Abstract

Kegiatan Rumah sakit menghasilkan macam limbah. Limbah inilah yang disebut Sampah medis atau limbah medis. Sampah atau limbah medis adalah hasil buangan dari suatu aktivitas medis. Limbah medis ini mengandung berbagai macam limbah medis yang berbahaya bagi kesehatan manusia bila tidak diolah dengan benar, dan penyimpanan menjadi pilihan terakhir jika limbah tidak dapat langsung diolah. Metode penetian ini menggunakan Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian hukum teoritis, penelitian kepustakaan atau studi dokumenter. Sumber penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari putusan pengadilan serta data sekunder yakni peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Prosedur pengelolaan limbah medis yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yakni mengatur pengelolaan limbah medis, termasuk produksi, transportasi, penyimpanan, dan pembuangan limbah medis, fasilitas kesehatan dan pihak yang menghasilkan limbah medis diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perundang undangan. Penerapan sanksi atau hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran dalam mengelola limbah medis berupa peringatan, denda administratif, penutupan sementara atau permanen, pidana, pencabutan izin, ganti rugi. Akibat hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup dalam putusanPengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 78/Pid.B/LH/2019/PN Mbo menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Menjatuhkan pidana denda terhadap diri terdakwa oleh karena itu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan.