Pemenuhan Hak Pemeliharaan Anak Terlantar Di Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)

Abstract

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai kedudukan yang sama dalam memenuhi segala hak-haknya termasuk juga anak terlantar. Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik terhadap anak baik diluar maupun ditengah-tengah keluarganya sendiri, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sesuai dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang jelas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Pemeliharaan anak terlantar bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan, untuk mengetahui tanggung jawab yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan terhadap anak terlantar di Kota Medan, untuk mengetahui hambatan Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak pemeliharaan anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Medan sampai saat ini sudah terpenuhi dalam arti bahwa pemenuhannya belum secara keseluruhan, penanganan yang dilakukan masih dengan cara dititipkan kepada panti asuhan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Tanggung jawab yang diberikan Dinas Sosial Kota Medan dengan cara membantu penanganan anak terlantar, menjalankan proses pemeliharaan anak terlantar yang akan dititipkan kepada panti asuhan serta membantu dan memfasilitasi panti asuhan. Namun, masih terdapat hambatan pada Dinas Sosial Kota Medan dalam memenuhi hak pemeliharaan anak terlantar di Kota Medan diantaranya masih kurangnya tempat, biaya, dan sumber daya manusia (SDM).