PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR ATAS PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM DI PUSAT KOTA FAKFAK (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK NOMOR: 56/PID.B/2020/PN FFK)

Abstract

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana makar dan faktor – faktor pelaku melakukan tindak pidana makar tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 56/Pid.B/2020/PN Ffk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang - undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer berupa peraturan perundang – undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel hukum, dan bahan hukum sekunder berupa artikel dan literatur dari internet. Kemudian, seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ; 1) tindak pidana makar diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dalam pasal 104, 106, 107, 108, 139a, 139b, 140 KUHP. Serta didukung dengan pasal 87 dan 53 KUHP. 2) faktor pelaku melakukan Pengibaaran Bendera Bintang Kejora adalah karena pada ingin menyambut HUT OPM yang di peringati setiap tanggal 1 Desember. 3) dalam KUHP Pasal 106, pidana makar dengan maksud untuk memisah diri dari suatu wilayah atau negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Namun, setelah dikaji oleh hakim ada beberapa pertimbangan hakim. Sehingga terdakwa hanya dijatuhkan pidana satu tahun penjara.