TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PRODUK PANGAN YANG BEREDAR DI INDONESIA (Analisis Terhadap Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014)

Abstract

Makan halal merupakan makanan yang baik, yang diperbolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam al-Qur’an dan al-Hadis yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al-Qur’an maupun hadis. Pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Sertifikat Halal melalui sertifikasi. Tujuan dari adanya Sertifikasi Halal adalah agar terciptanya kepastian konsumen dan untuk menjalankan syariat Islam. Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library reseacrh), kemudian diolah dan dianalisa dengan mempergunakan teknik analisis kualitatif. Ketentuan kewajiban sertifikasi bagi produk pangan yang beredar di Indonesia pada dasarnya merupakan bukti kehalalan sebuah produk, setelah dilakukan audit oleh pihak yang bersangkutan. Hal tersebut telah diatur Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwa produk makanan yang masuk, beredar dan dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal untuk memberikan jaminan dan kepastian informasi mengenai kehalalan produk makanan yang dijualnya kepada konsumen, khususnya konsumen umat muslim.