ASPEK HUKUM BISNIS MENGENAI PRAKTIK SISTEM PRE-PROJECT SELLING DALAM PEMBELIAN PROPERTI PERUMAHAN DI KOTA BINJAI

Abstract

Strategi pemasaran yang saat ini sedang mengalami trend adalah pemasaran dengan sistem pre project selling. Strategi permasaran ini menjadi tren, terutama bagi para pengembang (developer) yaitu dengan melakukan penjualan atau pemasaran sebelum produk properti berdiri, bahkan ada pula pengembang (developer) yang melakukan strategi pemasaran pre project selling sebelum persyaratan terpenuhi. Adapun penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aspek hukum bisnis dalam memaknai praktik sistem pre project selling dalam pembelian properti perumahan, praktik sistem pre project selling dalam pembelian properti perumahan di Kota Binjai, serta pembelian properti perumahan dengan sistem pre project selling di Kota Binjai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sedangkan pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pre-project selling dalam pembelian properti perumahan harus memperhatikan aspek hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Praktik pembelian perumahan dengan sistem pemasaran pre project selling di Kota Binjai pada“Perumahan Kebun Lada Residence” tidak sesuai dengan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu tidak terpenuhinya seluruh syarat kepastian sebelum melakukan perjanjian pendahuluan jual beli. Pembelian properti perumahan dengan sistem pre project selling di Kota Binjai berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) praktek transaksi jual beli dengan sistem pre project selling di “Perumahan Kebun Lada Residence” tidak sesuai dengan ketentuan akad istishna’, karena tidak sesuai dengan Pasal 106 dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Ketidaksesuain tersebut meliputi ketidakjelasan informasi yang diberikan tentang identifikasi dan deskripsi tentang prasarana, sarana dan utilitas umum yang ada dengan realita pembangunan dan keterlambatan waktu proses pembangunan.