STATUS HUKUM KEWARGANEGARAAN KETURUNAN PENGUNGSI ROHINGYA DALAM KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL DI KOTA MEDAN

Abstract

Definisi pengungsi dalam perangkat internasional selain tertuang dalam Konvensi 1951 juga terdapat dalam Konvensi pengungsi OAU (Organization Africa Union) deklarasi kartagena Amerika Latin 1984 serta orga khusus PBB yang mengurusi pengungsi UNHCR. Kegiatan UNHCR di Indonesia harus diapresiasi karena sudah membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi yang masuk ke dalam wilayah Negara yang bukan Negara pihak Konvensi 1951 dan menyadarkan Pemerintah Indonesia untuk menerima sementara masuknya para pengungsi demi keselamatan para pengungsi dari bahaya konflik dan persekusi di Negara asal yang mengancam nyawanya salah satunya yaitu pengungsi Rohingya. Penelitan ini merupakan jenis penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan hukum dalam praktek legislasi di Indonesia. Pendekatan yuridis empiris mengkaji bagaimana ketentuan normatif diwujudkan senyatanya di masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebgai sumber tambahan berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi Berdasarkan pelakssanaan tugas dan mandatnya di Indonesia untuk pengungsi Rohingya UNHCR Indonesia khususnya Kota Medan belum bisa menjalankan apa yang sebenarnya juga menjadi kegiatan utamanya yaitu melakukan integrasi local yang mana integrasi lokal adalah salah satu dari tiga pilihan solusi jangka panjang yang dilakukan oleh UNHCR kepada para pengungsi di Kota Medan. Adanya kontradiksi kebijakan dan penerapan antara pemerintah dan UNHCR menimbulkan masalah bagi pengungsi rohingya yang memiliki keturunan, karena kebijakan yang terkesan menggantung membuat pengungsi sulit untuk mendapatkan hak dan kewajibannya, apakah berstatus sebagai WNI atau pengungsi.