Pertanggungjawaban Pimpinan Redaksi Majalah Playboy Dalam Tindak Pidana Pornografi (Analisis Putusan No.13PK/PID/2011)

Abstract

Pertanggungjawaban pimpinan redaksi majalah playboy dalam tindak pidana pornografi yang memuat gambar atau foto serta artikel yang bermuatan pornografi yaitu dengan unsur sengaja mempublikasikan gambar atau foto di majalah tersebut. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman, dam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pornografi dan mengetahui apa saja tanggungjawab pimpinan redaksi majalah playboy yang memuat gambar atau foto yang bermuatan pornografi, serta menganalisis mengenai putusan hakim MA No. 13PK/PID/2011 terkait tindak pidana pornografi. Banyak dari media massa khususnya media cetak berpotensi memuat hal-hal yang mengandung unsur-unsur pornografi di dalam artikel, konten iklan dan lain-lain pada edisi Koran atau majalah yang diterbitkan. Hal yang melandasi pendapat penulis adalah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menjelaskan bahwa pengertian pornografi adalah gambar, tulisan, sketsa, suara, bunyi ,gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan dimuka umum,yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Fenomena tersebut justru tidak sesuai dengan peran mereka sebagaimana yang telah diatur dalam undangundang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif mempergunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat dipahami bahwa peraturan mengenai pornografi yang sudah ada aturan dan ketentuannya secara jelas masih juga belum bisa memberantas adanya perbuatan yang memuat unsur pornografi, melanggar nilai kesusilaan atau rasa kesopanan yang berdampak buruk untuk generasi bangsa Indonesia.