Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah Di Kotamedan (Studi di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara)

Abstract

Pembentukan lembaga Ombudsman bertujuan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui peran serta masyarakat. Seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi Medan, sebagai kota Metropolitan, Kota Medan tergolong cukup memadai dalam segi jumlah fasilitas kesehatan. Namun dalam segi pelayanan, sejumlah rumah sakit terutama yang dikelola oleh pemerintah, sering dikeluhkan masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan, Untuk mengetahui Kendala Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan, Untuk mengetahui Tindakan Hukum Ombudsman Terhadap Pelayanan Maladministrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan. Penelitian ini dikategorikan pada penelitian yang berjenis empiris, yang mana sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian (field research) di Kantor Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara, serta data sekunder dengan data yang didapat melalui studi kepustakaan (library research) dengan pengolahan data analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengawasan Ombudsman terhadap pelayanan administrasi rumah sakit pemerintah di kota medan dilakukan dengan 2 (dua) metode yang mencakup pengawasan ketika adanya pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan yang tidak baik, lalu pengawasan dari inisiatif sendiri pihak Ombudsman ketika memang sudah sepatutnya Ombudsman untuk melakukan pengawasan di setiap Rumah Sakit. Kendala Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan terbagi dalam dua kendala yaitu kendala internal terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan anggaran yang terbatas, tidak adanya komitmen, pelapor yang masih belum faham akan hukum, Ombudsman yang tidak Faham soal Medis. Kendala eksternal kepada kewenangan Ombudsman yang tidak diberikan untuk memberikan sanksi. Tindakan Hukum Ombudsman Terhadap Pelayanan Maladministrasi Rumah Sakit Pemerintah di Kota Medan adalah menindaklanjuti laporan yang masuk kepada Ombudsman Sumatera Utara tidak ada yang sampai diberikan rekomendasi. Perkara yang masuk tersebut setelah diinvestigasi hanya diberikan masukan dan saran kepada pihak Rumah Sakit. Setelah itu pihak Rumah Sakit mengerjakan saran dan masukan tersebut lalu dapat dimonitoring oleh Ombudsman.