Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Akad Rahn Tanah Pada Pegadaian Syariah

Abstract

Akad Rahn Tanah berkaitan erat dengan kehidupan manusia yang cenderung menjadi kebutuhan manusia sehingga Tanah dapat dikelola sebagai Tanah produktif selain tanah dapat dikelola, tanah juga bisa dijadikan jaminan utang di pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak, Pegadaian syariah memperluas objek gadai yang akan di tawarkan pada masyarakat mengenai Akad Rahn Tasjily Tanah yaitu jaminan berupa sertifikat tanah/rumah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hukum tentang pelaksanaan akad rahn tanah pada pegadaian syariah dan mengkaji hak dan kewajiban para pihak dalam akad rahn tanah pada pegadaian syariah serta mengkaji bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang wansprestasi dalam akad rahn tanah pada pegadaian syariah. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan asas hukum yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pelaksanaan akad rahn tanah pada pegadaian syariah belum menjelaskan fenomena tersebut, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hakekatnya, pelaksanaan akad rahn tanah adalah jaminan utang sebab akad rahn tasjily tanah merupakan jaminan yang berupa jaminan sertifikat tanah. Di dalam KUHPerdata Tanah adalah benda yang tidak bergerak sedangkan sertifikat tanah bukanlah merupakan objek gadai berdasarkan hukum gadai. Sebab jaminan yang dilakukan pegadaian syariah merujuk kepada landasan hukum anatar lain POJK 31/POJK.05/2014 tentang penyelengaraan usaha pembiayaan syariah dan sejumlah Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan akad jual beli, akad pembiayaan berbagi hasil, akad sewa dan akad lainnya. Sehingga pegadaian syariah mengikuti dengan syariat Islam, Islam terkait dengan barang yang dapat di jadikan jaminan sebagai objek gadai tidak secara jelas apa itu berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak yang dapat dijadikan jaminan gadai. Akan tetapi akad rahn tanah pada pegadaian syariah yang berupa jaminan sertifikat tanah diberikan akta pembebanan hak tanggungan (APHT). Sehingga apabila terjadi wansprestasi maka pihak pegadaian syariah dapat mengeksekusi jaminan sertifikat tanah pada akad rahn tanah.