PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN MELALUI PAYPAL MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 1 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Abstract

Online payment gateway yang paling populer sekarang ini ialah PayPal. Salah satu marketplace terbesar di dunia, eBay, menggunakan PayPal sebagai metode pembayarannya. Metode pembayaran menggunakan PayPal tergolong mudah karena dalam mengirimkan uang, yang dibutuhkan hanyalah alamat e-mail dari pihak pengirim dan penerima. PayPal sendiri sudah bekerja sama dengan bank lokal di Indonesia sehingga dapat digunakan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pembayaran melalui paypal dalam transaksi perdagangan, untuk mengetahui perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui paypal menurut POJK No. 1 Tahun 2013, dan untuk mengetahui dampak transaksi pembayaran melalui paypal terhadap pelaku usaha dan konsumen. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Sistem pembayaran melalui paypal dalam transaksi perdagangan diawali dengan pelaku transaksi wajib memiliki akun PayPal terlebih dahulu. Pendaftaran akun PayPal cukup mudah karena yang dibutuhkan hanyalah alamat e-mail yang aktif dan kartu kredit serta kartu debit untuk memverifikasi akun PayPal tersebut. 2) Perlindungan konsumen dalam transaksi pembayaran melalui paypal yaitu pihak PayPal memberi wadah bagi para pihak untuk melaksanakan penyelesaian sengketa. PayPal terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa antara penjual dengan pembeli secara negosiasi. Proses ini tidak mengikutsertakan PayPal sebagai pihak ketiga. 3) Dampak transaksi pembayaran melalui paypal terhadap pelaku usaha dan konsumen terikat secara hukum dalam perjanjian yang sah dengan PayPal melalui user agreement. Perjanjian yang sah menganut asas pacta sunt servanda, yakni setiap orang yang membuat kontrak terikat untuk menjalankan isi kontrak tersebut yang mana isi kontrak tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. KUHPerdata juga mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.