Abstract:
Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Aceh sebagai Daerah Istimewa diberikan otonomi khusus. Pergolakan akibat kejahatan hak asasimanusia yang dilakukan kelompok Gerakan Aceh Merdeka dan pemberlakuansyari‟at Islam (qanun) melatar belakangi pemberian otonomi khusus bagi Aceh.Qanun. Menurut undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,Pasal 1 ayat 21 menyatakan bahwa qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Provinsi yang mengatur penyelenggara pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh. Secara singkat qanun Aceh dapat diartikan sebagai perda daerah yang di berikan secara otonomi khusus terhadap pemerintah Aceh. Sehingga nama perda di ubah menjadi qanun. terkait Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam Penegakan Qanun di Bener Meriah, memberikan kontribusi terhadap kebijakan daerah, meliputi bidangpemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.DanMemberikan nasehat dan bimbingan
kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana semua sumber terkait dengan materi penelitian
berdasarkan penelitian kepustakaan sehingga didapati gambaran tentang pengertian dan pemahaman Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama di Pemerintah Aceh, Hambatan MPU dalam Penegakan Qanun di Bener Meriah, dan bagaimanaPeran Majelis Permusyawaratan Ulama dalam penegakan Qanun di Kabupaten. Bener Meriah. Kedudukan MPU Aceh dalam sistem pemerintahan Aceh sebagai mitra sejajar dalam bentuk kebersamamaan, kesejajaran dalam pemberian pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dengan badan eksekutif,
legislatif dan instansi lainnya, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten atau kota. MPU Aceh mempunyai kedudukan sebagai badan yang independen, artinya tidak berada di bawah gubernur, DPRD atau intansi lain tetapi sebagai mitra sejajar, khususnnya di
dalam mengurus masalah keagamaan yang timbul di tengah masyarakat
