KEDUDUKAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Di Kabupaten Labuhan Batu)

Abstract

Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah masih relatif sering terjadi di Indonesia. Konflik tersebut timbul karena adanya persoalan terkait hubungan kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk persoalan berkaitan dengan kewenangan tersebut adalah tidak maksimalnya keterlibatan wakil kepala daerah dalam hal pengambilan keputusan serta kebijakan. Padahal kepala daerah dan wakilnya merupakan kesatuan politik yang dipilih melalui proses demokrasi yaitu pilkada. Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam sistem pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan, peran dan fungsi wakil kepala daerah menurut undang-undang pemerintahan daerah, serta kedudukan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhan Batu dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah. Metode penetian ini menggunakan jenis penelitian dan pendekatan menggunakan penelitian yuridis empiris, dengan data yang bersumber dari hukum islam, data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran dan fungsi wakil kepala daerah selama ini hanya bertumpu pada Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah. Kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah dalam mengambil kebijakan terdapat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa wewenang yang diberikan kepada wakil kepala daerah ditujukan untuk mengendalikan perilaku dari subyek hukum. Kedudukan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam pelaksanaan Pemerintahan daerah dirasa kurang efektif, sebagaimana penyebab mendasar mengapa kedudukan wakil kepala daerah kurang berperan dalam pemerintahan daerah, lebih dikarenakan oleh tidak diaturnya dengan jelas dan terperinci tentang kewenangan dan peran wakil kepala daerah dalam payung hukum yang kuat seperti undang-undang. Inilah pentingnya peran undang-undang untuk mengatur regulasi-regulasi yang mendasar dari kewenangan dan peran wakil kepala daerah, agar terciptanya keseimbangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meskipun wakil kepala daerah tidak mengambil keputusan secara langsung mengenai hal-hal yang bersifat strategis dalam pemerintahan, wakil kepala daerah harus memiliki kemampuan mempengaruhi kepala daerah untuk membuat keputusan sesuai dengan gagasan wakil kepala daerah atau ikut memberi pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan