ANALISIS PENERAPAN PASAL 127 TUNGGAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (STUDI DI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Abstract

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Menjelaskan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika yang ada di Indonesia sudah sampai pada tahap memprihatinkan, bukan hanya pada jumlah penyalahgunaannya yang semakin banyak dan meluas akan tetapi penggunanya juga telah menyebar hampir ke semua lapisan masyarakat dari segala kalangan dan golongan masyarakat. Permasalahan yang dikemukakan adalah Bagaimana prosedur penerapan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana narkotika, Bagaimana penerapan Pasal 127 tunggal terhadap pelaku tindak pidana Narkotika, Bagaimana upaya Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini terdiri dari spesifikasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis menjelaskan sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Prosedur Penyidik kepolisian melakukan kualifikasi pelaku sebagai pengedar maupun pelaku sebagai penyalahguna Narkotika yang didasarkan pada mekanisme penyidikan sampai dengan pemberkasan perkara, berdasarkan persyaratan yang diamanatkan dengan ketentuan-ketentuan terkait rehabilitas yaitu dari banyaknya barang bukti, dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Penerapan Pasal 127 tunggal Pada saat Pecandu atau penyalahgunaan narkotika tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkotika sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan, Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Sosial. Upaya yang dilakukan yaitu diskresi. Untuk melakukan diskresi penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, calon tersangka, pengujian barang bukti dan Urine ke laboratorium. Setelah itu melakukan gelar perkara dan menentukan status sebagai Tersangka Pasal 127 ayat 1 huruf a jo pasal 54 Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sehubungan telah memenuhi unsur pasal 183 dan 184 KUHAP