TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Abstract

Maisir (perjudian) masih dilakukan masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara sampai dengan sekarang, salah satu bentuk penyimpangan sosial dan dilarang dalam hukum Islam yang diatur pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian). Dalam proses upaya penegakan hukum pidana (criminal law enforcement process), yang dilakukan pengadilan Mahkamah Syar’iyah di Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dilakukan studi kepustakaan yang didukung data primer di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Suherdi, S.Ag selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara yang dapat memberikan informasi mengenai bahan hukum yang sedang diteliti. Faktor seseorang melakukan tindak pidana maisir, dikarenakan kebutuhan ekonomi, kebiasaan maupun hiburan di kalangan masyarakat tersebut. Maka dilakukannya upaya penanggulangan melalui sosialisasi penegakan hukum tentang pengawasan tempat hiburan, tempat beribadah, dan pemberdayaan kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut. Hal yang menyebabkan angka maisir masih tinggi khususnyadi Aceh Tenggara antara lain karena penegakan hukumnya yang belum maksimal, dimana aparat penegak hukum baik itu dari pihak Mahkamah Syar'iyah Aceh Tenggara maupun Polres Aceh Tenggara masih mempunyai beberapa hambatan. Maisir terjadi dikalangan masyarakat yang menyangkut kebiasaan atau dikatakan kasus maisir golongan kecil sehingga tidak bisa diangkat di pengadilan Mahkamah Syar'iyah dan berakhir hanya di Polres Aceh Tenggara saja.