KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CHINA SELATAN MENURUT UNCLOS 1982

Abstract

Lautan adalah suatu wilayah territorial yang hampir dimiliki oleh seluruh Negara yang ada di dunia dan menjadi batasan kepada Negara lain. Salah satunya Laut Cina Selatan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Laut ini dikelilingi banyak negara seperti Cina, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Sehingga, dikarenakan letaknya yang sangat stategis dan dikelilingi beberapa negara di kawasan Asia menyebabkan terjadinya sengketa di kawasan tersebut. Sengketa ini menjadi ancaman bagi beberapa negara sekitar termasuk Indonesia karena lokasi yang diperebutkan berada di dekat perbatasan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia ikut mengambil peran dalam tindakan penyelesaian sengketa atas Laut Cina Selatan atas dasar hubungan diplomatik. Maka dari itu Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Indonesia, kendala serta aturan mekanisme penyelesaian dalam sengketa Laut Cina Selatan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normative yang menganalisis permasalahan dilakukan dengan data bersumberkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang termasuk ke data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian juga dipahami bahwa klaim Nine Dash Line mengenai perairan bersejarah oleh Cina tidak memiliki landasan hukum serta merupakan hal yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa Laut Cina Selatan cukup aktif terlihat dari hasil kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam bentuk first track diplomacy maupun second track diplomacy. Akan tetapi, ditemukan kendala maupun tantangan bagi Indonesia dari pihak-pihak yang bersengka dalam usaha mendorong terciptanya penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan ini. Maka dari itu Indonesia masih terus berupaya dalam menjalankan peran diplomatiknya sesuai dalam persfektif Konvensi Wina 1961.