MEKANISME PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI MEDIA UNTUK MELAKSANAKAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh gambaran bahwa pengaturan penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana sejalan dengan UU Nomor 48 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dituangkan dalam Pasal 2 Ayat (4) yang menegaskan Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan selanjutnya secara aplikatif terdapat PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang menjalakan teknologi informasi sebagai media dalam persidangan. Mekanisme penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana Dilihat dari keterangan pengadilan untuk mengunakan teknologi informasi dapat mengunakan media E-litigation. Hambatan pada penerapan teknologi informasi sebagai media dalam melaksanakan persidangan perkara pidana antara lain hambatan yuridis dikarenakan bertentangan dengan KUHAP yang menghendaki proses persidangan dihadiri secara langsung, hambatan teknis berkaitan dengan SDM dan sarana prasarana. Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaa persidangan online.