PERAN NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM SELF ASSESSMENT PADA PEMUNGUTAN PAJAK DALAM AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam penerapan sistem self assessment pemungutan pajak pada perrjanjian sewa menyewa, kemudian untuk mengetahui akibat hukum notaris apabila salah dalam menentukan sistem pemungutan pajak pada perjanjian sewa menyewa serta untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penerapan sistem self assessment pada perjanjian sewa menyewa. Penelitian ini merupakan yuridis normatif, yakni mengacu pada teori-teori dan peraturan-peraturan mengenai peran Notaris dalam perjanjian sewa menyewa dan segala akibat hukumnnya. Pengumupulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, dengan mengunjungi perpustakaan secara langsung atau secara tidak langsung, serta data tambahan yang didapat dari hasil wawancara di Kantor Notaris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Notaris dalam pemungutan pajak sewa menyewa selain membuat akta perjanjian bersifat pasif. Yaitu Notaris harus memberitahukan pihak yang melakukan perjanjian tentang adanya pajak yang dikenakan dari persewaan tersebut. Dalam hal Penyetoran Pajak Penghasilan atas persewaan tersebut , itu menjadi tanggung jawab dari pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa, sedangkan akibat hukum apabila notaris salah menentukan sistem pemungutan pajak ialah tidak ada, karena pada dasarnya sistem yang ditentukan untuk pemungutan pajak sewa menyewa adalah self assessment sistem atau perhitungan pajak sendiri oleh Wajib Pajak, dan hambatan dalam pemungutan pajak tersebut terbagi atas 2,yaitu perlawanan terhadap pemungutan pajak yang bersifat pasif dan perlawanan yang bersifat aktif.