KEDUDUKAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESI

Abstract

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Landasan Konstitusional Pembentukan KPAI di Indonesia tergambar dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Presiden melalui Pasal 74 Keppres Nomor 77 tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam pengimplementasiannya, peran KPAI tercermin dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. KPAI juga menerima serta menelaah pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran hak anak. Selanjutnya KPAI berperan dalam mengumpulkan data dan informasi yang selanjutnya akan diberikan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Yang dapat dilakukan oleh KPAI dalam rangka mengoptimalisasikan penyelenggaraan perlindungan anak yang berkelanjutan ialah melakukan peningkatan dalam aspek pengawasan, maupun aspek aspek pelayanan. Lebih aktif dalam memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait dengan perlindungan anak. KPAI bersifat independen, sehingga haruslah bebas dari intervensi berbagai pihak. KPAI harus meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga negara maupun lembaga non-pemerintah lainnya terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, dikarenakan minimnya jumlah KPAD sebagai perpanjangan tangan KPAI di daerah, hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah tidak diwajibkan untuk membentuk suatu KPAD.